BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah menyiapkan perubahan fundamental dalam sistem pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN). Melalui penerapan manajemen talenta yang dirancang Badan Kepegawaian Daerah (BKD), proses penempatan pegawai tidak lagi bertumpu pada golongan atau masa kerja semata, melainkan pada pemetaan kompetensi dan rekam jejak kinerja individu.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin usai melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 10 pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (7/8). Dalam arahannya, Muhidin meminta jajaran BKD segera melakukan pemetaan talent pool ASN secara menyeluruh, termasuk bagi pejabat struktural.
Pemetaan Sembilan Matriks Talenta
Muhidin menegaskan, pemetaan database talent pool harus menggunakan sembilan matrix box manajemen talenta. Setiap kotak dalam matriks tersebut menggambarkan level kompetensi ASN, mulai dari kategori tertinggi bernilai sembilan hingga level terendah satu.
“Saya ingin BKD menyiapkan pemetaan database talent pool ASN, termasuk pejabat struktural, ke dalam sembilan matrix box manajemen talenta. Setiap matrix box menunjukkan kompetensi ASN, mulai dari level tertinggi sembilan hingga level terendah satu,” ujar Muhidin.
Sistem penilaian ini dirancang untuk mengukur kinerja dan kedisiplinan pegawai secara objektif. Menurut Muhidin, ASN yang masuk dalam kategori tinggi akan memperoleh fleksibilitas lebih besar untuk ditempatkan di berbagai posisi jabatan strategis.
“ASN akan dinilai melalui sistem asesmen kinerja dan disiplin ke dalam sembilan kategori. Pejabat yang berada pada kategori tinggi memiliki fleksibilitas untuk ditempatkan pada berbagai jabatan,” kata Muhidin.
Kesetaraan Peluang Karier
Kepala BKD Kalsel, Noryadi, menyampaikan bahwa sistem merit melalui manajemen talenta membuka peluang yang sama bagi seluruh ASN untuk mengembangkan jenjang karier. Penilaian berbasis data ini dinilai lebih adil dibandingkan mekanisme konvensional yang kerap mengedepankan faktor administratif.
“Penempatan ASN tidak hanya mempertimbangkan golongan, tetapi juga berdasarkan hasil pemetaan kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dengan begitu, setiap ASN memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan sesuai kompetensi dan potensinya,” ujar Noryadi.
Noryadi menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan objektif. Apabila hasil pemetaan talenta belum menghasilkan kandidat yang memenuhi kriteria untuk suatu jabatan tertentu, maka mekanisme seleksi terbuka tetap dapat ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemprov Kalsel menargetkan penerapan manajemen talenta ini mampu menghasilkan penempatan aparatur yang lebih presisi. Dampak jangka panjangnya diharapkan mendorong peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
