KALIMANTAN SELATAN — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan kebijakan mandatori biodiesel diterapkan lebih fleksibel dengan mempertimbangkan harga CPO dan bahan bakar fosil. Usulan itu muncul di tengah proyeksi penurunan ekspor minyak sawit Indonesia pada 2026 akibat naiknya serapan domestik untuk biodiesel.
GAPKI menilai kenaikan mandatori biodiesel perlu mempertimbangkan kemampuan produksi. Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng menyebut peningkatan konsumsi minyak sawit untuk biodiesel harus diimbangi kenaikan produksi agar tidak mengurangi pasokan ke pasar ekspor.
"Apabila produksinya tidak kita kendalikan, tentu yang menjadi perubahan adalah ekspornya. Volume ekspor akan menurun," ujar Hadi dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (9/10).
Serapan Domestik Naik 6,81% pada Januari–Agustus 2026
Konsumsi minyak sawit domestik mencapai 17,52 juta ton sepanjang Januari–Agustus 2026. Angka itu naik 6,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 16,41 juta ton.
Kenaikan terutama didorong konsumsi biodiesel yang menyentuh 9,21 juta ton, dari 8,34 juta ton pada Januari–Agustus 2025. GAPKI memperkirakan konsumsi domestik sepanjang 2026 naik sekitar 9,5%, sejalan dengan penerapan mandatori B50 yang mulai efektif Oktober 2026.
Di sisi produksi, minyak sawit Indonesia mencapai 41 juta ton hingga Agustus 2026, tumbuh sekitar 5% dari periode sama tahun lalu sebesar 39,04 juta ton. GAPKI memperkirakan produksi setahun penuh mencapai 58,8 juta ton, naik sekitar 4% dari realisasi 2025 sebesar 56,55 juta ton.
Ekspor Januari–Agustus Masih Tumbuh 2,9%, tapi Proyeksi Setahun Turun
Total ekspor minyak sawit dan produk turunannya mencapai 23,37 juta ton sepanjang Januari–Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 2,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 22,70 juta ton.
Namun GAPKI memperkirakan total ekspor sepanjang 2026 hanya sekitar 31 juta ton. Proyeksi itu turun 3,8% dibandingkan realisasi 2025 sebesar 32,34 juta ton.
Hadi mengaitkan proyeksi penurunan tersebut dengan meningkatnya penyerapan minyak sawit untuk biodiesel di dalam negeri. Ia mengingatkan volume ekspor perlu dipertahankan karena menjadi salah satu sumber penerimaan yang mendukung pembiayaan program industri sawit.
Pungutan Ekspor Jadi Sumber Biaya Biodiesel
Pembiayaan program biodiesel bersumber dari pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan dari APBN. Hadi menyebut hal itu membuat volume ekspor krusial bagi keberlanjutan program.
"Biodiesel itu kan bukan dibiayai dari APBN, dibiayai dari pungutan ekspor. Jadi kalau kita enggak ekspor, ya enggak ada pungutan ekspor," ujarnya.
Dana pungutan ekspor juga dipakai untuk sejumlah program pengembangan industri. Di antaranya peremajaan perkebunan dan riset.
Nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya mencapai US$ 27,55 miliar atau sekitar Rp 479,76 triliun sepanjang Januari–Agustus 2026. Nilai itu naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 24,79 miliar atau sekitar Rp 406,04 triliun.
Apa Artinya bagi Pelaku Industri dan Pasar
GAPKI menilai peningkatan produksi menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara konsumsi domestik dan ekspor. Menurut Hadi, kenaikan mandatori biodiesel perlu mempertimbangkan kemampuan produksi agar tidak mengurangi volume ekspor secara berlebihan.
Pemerintah diminta mempertimbangkan perbandingan harga CPO dengan bahan bakar fosil dalam menentukan tingkat mandatori biodiesel. Jika harga CPO lebih mahal, penggunaan minyak sawit untuk biodiesel perlu dievaluasi agar industri tetap dapat memanfaatkan peluang ekspor.
Bagi investor dan pelaku usaha, arah kebijakan ini menentukan dua hal sekaligus: besaran serapan domestik yang menopang harga CPO di pasar lokal, dan volume ekspor yang menjadi basis penerimaan devisa serta pungutan BPDP. Keduanya kini bergerak berlawanan arah.
