BANJARMASIN — Rapat evaluasi dan koordinasi itu dihadiri jajaran pengurus harian DPW PKS Kalsel bersama para legislator dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Selain Ketua DPW PKS Kalsel H. Ardiansyah, hadir Sekretaris DPW Ikhwan Khariri, Ketua DSW H. Mathari, dan Sekretaris MPW H. Awan Subarkah. Forum ini menjadi ajang konsolidasi internal sekaligus penajaman tugas anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.
Apa yang Dievaluasi dari Kinerja Legislator?
Agenda utama rapat menyoroti tiga fungsi utama anggota DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. DPW PKS Kalsel menilai ketiga fungsi itu menjadi tolok ukur utama kinerja legislator di mata masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap anggota dewan bekerja sesuai amanah dan aspirasi yang dititipkan pemilih.
Ardiansyah mengingatkan bahwa jabatan legislator bukan sekadar posisi politik, melainkan mandat yang harus dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh anggota DPRD PKS menghadirkan kerja nyata yang dampaknya dirasakan langsung warga.
Pesan Ardiansyah: Koordinasi dan Komunikasi Harus Diperkuat
Dalam arahannya, Ardiansyah menekankan pentingnya menjaga kekompakan antarkader yang duduk di kursi legislatif. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci agar perjuangan aspirasi masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri di tiap daerah.
"Seluruh anggota DPRD PKS harus memperkuat koordinasi dan komunikasi," tegasnya.
Ia juga mengingatkan para legislator agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Pesan itu disampaikan sebagai pengingat bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui kinerja yang terukur.
"Amanah masyarakat harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Harapan ke Depan bagi Kader PKS di Kursi Legislatif
Melalui rapat ini, DPW PKS Kalsel berharap kinerja legislator semakin meningkat dari waktu ke waktu. Koordinasi antarangggota dinilai perlu terus dijaga agar perjuangan kepentingan masyarakat di setiap daerah berjalan optimal.
Rapat juga menjadi ruang bagi pengurus wilayah untuk menyelaraskan langkah dengan pengurus tingkat kabupaten/kota. Keselarasan itu dianggap penting agar program dan aspirasi yang diperjuangkan di parlemen sejalan dengan kebutuhan warga di daerah pemilihan.
