KALIMANTAN SELATAN — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah belum menentukan sikap soal rencana impor KRL bekas oleh PT KAI Commuter dan menegaskan perlu ada jalan tengah antara memenuhi kebutuhan penumpang dan melindungi industri perkeretaapian dalam negeri. Pertemuan lintas kementerian yang semestinya digelar Jumat (2/10/2026) ditunda dan dijadwalkan ulang sekitar 7 Oktober 2026. Penundaan ini menahan kepastian pengadaan armada yang dibutuhkan KAI Commuter untuk melayani lonjakan penumpang di Jabodetabek.
Paragraf pembuka: Dudy menilai persoalan impor KRL bekas tidak bisa diputuskan sepihak oleh satu kementerian. Ia menyebut Kementerian Perhubungan hanya berwenang menilai aspek teknis, yakni apakah rangkaian bekas yang hendak didatangkan masih laik jalan dan memenuhi standar keselamatan penumpang. Adapun izin impornya berada di Kementerian Perdagangan.
Pertemuan yang melibatkan Kementerian Perindustrian hingga BPI Danantara itu sedianya berlangsung Jumat (2/10/2026). Karena belum semua pihak bisa hadir, jadwalnya digeser ke pekan berikutnya, sekitar 7 Oktober 2026.
Dudy menempatkan persoalan ini sebagai tarik-menarik antara dua kepentingan yang sama-sama sah. Di satu sisi, kapasitas angkut KRL di Jabodetabek memang perlu ditambah. Di sisi lain, impor rangkaian bekas berpotensi menggerus upaya industrialisasi perkeretaapian nasional yang selama ini digarap PT INKA.
"Kita harus duduk untuk merumuskan apa yang menjadi kebutuhan daripada KAI, dan juga apa yang menjadi concern dari INKA. Jadi kami juga perlu bicara dengan BUMN kebijakan yang tepat seperti apa," ujar Dudy dalam diskusi di Mercure Bandung City Centre, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Ia menegaskan tidak akan memaksakan pilihan antara impor penuh atau produksi dalam negeri sepenuhnya. Menurutnya, keputusan perlu diambil setelah semua pemangku kepentingan duduk bersama dan menyusun peta jalan pengadaan KRL.
"Secara bijak harus kita ingin, kita harus juga melindungi industri dalam negeri kita, tapi kita juga harus memenuhi kebutuhan. Maka ini kita harus duduk, harus ada jalan tengahnya," tegas Dudy.
Di sisi lain, PT KAI Commuter Indonesia menargetkan importasi KRL bekas bisa dilakukan akhir tahun ini secara bertahap. VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dan menjajaki ketersediaan rangkaian serta waktu kedatangan dengan operator KRL Jepang.
Koordinasi juga dilakukan dengan kementerian terkait untuk mengurus dispensasi Impor Barang Modal Tidak Baru (BMTB). "Ditargetkan secara bertahap trainset bukan baru dapat mulai dilakukan pengiriman pada akhir tahun ini," ujar Karina kepada detikcom, di hari yang sama.
Soal jumlah pasti rangkaian dan total anggaran, Karina belum bisa memerinci. "Terkait dengan jumlah, jadwal pengiriman dan biaya saat ini masih dalam pembahasan dan koordinasi KAI Commuter dengan pihak operator di Jepang," jelasnya.
KAI Commuter telah memaparkan kebutuhan kapasitas angkut di wilayah Jabodetabek serta rencana pengadaan sarana bridging ini kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Pengajuan perizinannya masih berjalan.
Bagi penumpang KRL di Jabodetabek, kepastian pengadaan armada menentukan seberapa cepat antrean dan kepadatan di jam sibuk bisa ditekan. Tanpa tambahan rangkaian, kapasitas angkut sulit dinaikkan mengikuti pertumbuhan pengguna commuter line.
Namun bagi INKA dan rantai pasok perkeretaapian lokal, keputusan impor rangkaian bekas menentukan apakah permintaan dalam negeri tetap mengalir ke pabrik dan vendor komponen nasional. Inilah yang membuat Dudy menyebut perlunya jalan tengah, bukan sekadar memilih salah satu kutub.
Kepastian baru akan mengemuka setelah pertemuan lintas sektor digelar pekan depan. Sampai saat itu, rencana pengiriman akhir tahun dari KAI Commuter masih menggantung pada izin impor dan hasil kesepakatan antar kementerian.